Jakarta, 25 September 2026 – Presiden Prabowo Subianto meminta strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada periode mendatang semakin bertumpu pada keterlibatan masyarakat di tingkat desa. Arahan tersebut muncul setelah keberadaan Masyarakat Peduli Api (MPA) dinilai efektif membantu pemerintah melakukan pencegahan, deteksi dini, serta penanganan awal kebakaran. Pemerintah menilai masyarakat yang tinggal dekat kawasan rawan memiliki posisi strategis karena dapat mengetahui lebih cepat ketika muncul titik api. Pendekatan berbasis desa karena itu akan diperkuat sebagai bagian dari strategi nasional pengendalian karhutla.
Penguatan peran desa dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama jajaran terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah mengevaluasi operasi penanggulangan yang telah dilakukan sekaligus menyusun langkah untuk menghadapi musim rawan berikutnya. Salah satu perhatian utama adalah bagaimana pencegahan dapat dilakukan sebelum kebakaran berkembang menjadi luas dan sulit dikendalikan. Presiden meminta pengalaman penanganan tahun ini digunakan untuk memperbaiki kesiapan pada periode mendatang.
MPA menjadi salah satu unsur yang mendapat perhatian karena anggotanya berasal dari masyarakat di sekitar kawasan rawan kebakaran. Kelompok tersebut dapat membantu melakukan patroli, memberikan informasi mengenai potensi kebakaran, hingga terlibat dalam pemadaman awal sesuai kemampuan dan perlengkapan yang tersedia. Keberadaan warga di lokasi membuat respons dapat dilakukan lebih cepat tanpa sepenuhnya menunggu kedatangan personel dari pemerintah pusat maupun daerah. Model tersebut dinilai dapat diperluas dengan tetap memperhatikan pelatihan, keselamatan, dan dukungan peralatan.
Pemerintah ingin setiap desa yang berada di wilayah rawan mempunyai kapasitas lebih kuat dalam mengenali potensi karhutla. Pemetaan daerah rawan menjadi bagian penting agar sumber daya dapat ditempatkan secara tepat sebelum memasuki musim kemarau. Selain personel, kesiapan sumber air, alat pemadam, jalur komunikasi, dan sistem pelaporan juga perlu dipastikan sejak awal. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap titik api dapat ditangani ketika skalanya masih kecil sehingga risiko meluas dapat ditekan.
Strategi berbasis desa juga diarahkan untuk memperkuat aspek pencegahan melalui edukasi masyarakat. Warga perlu mendapatkan pemahaman mengenai risiko membuka lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi cuaca kering meningkatkan potensi api menyebar. Pemerintah pada saat yang sama perlu memastikan masyarakat mempunyai alternatif yang memungkinkan pengelolaan lahan dilakukan tanpa pembakaran. Pendekatan pencegahan dinilai akan lebih efektif apabila masyarakat dilibatkan sebagai bagian dari solusi, bukan hanya menjadi sasaran sosialisasi.
Dalam penanganan karhutla tahun ini, pemerintah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar, mulai dari personel darat hingga armada udara untuk melakukan water bombing. Sebanyak 64 pesawat dan helikopter disebut telah digunakan dalam operasi, terdiri dari 55 armada di bawah koordinasi BNPB dan sembilan armada TNI. Sekitar 54 ribu personel gabungan juga terlibat dalam penanganan kebakaran di berbagai wilayah. Besarnya pengerahan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin memperkuat pencegahan agar kebakaran dapat ditekan sebelum membutuhkan operasi berskala besar.
Selain memperkuat MPA, pemerintah menyiapkan peningkatan sarana penanganan karhutla. Presiden sebelumnya meminta pengadaan peralatan yang dapat mendukung operasi pemadaman, termasuk kendaraan pemadam serta pesawat khusus untuk menangani kebakaran hutan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan pesawat Beriev sebagai bagian dari penguatan kemampuan pemadaman dari udara. Namun, pengadaan peralatan tetap ditempatkan sebagai bagian dari sistem yang lebih luas dan tidak menggantikan pentingnya pencegahan di tingkat tapak.
Pemerintah juga mempertimbangkan pemberian dukungan peralatan maupun alat berat kepada masyarakat di daerah tertentu. Langkah tersebut dimaksudkan agar kebutuhan membuka atau mengelola lahan tidak selalu dilakukan menggunakan metode pembakaran. Kebijakan itu masih membutuhkan pengaturan mengenai daerah prioritas, mekanisme penggunaan, serta pengawasan peralatan. Pemerintah ingin dukungan yang diberikan benar-benar dapat mengurangi faktor yang selama ini menjadi pemicu kebakaran.
Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi unsur lain yang akan diperkuat. Penanganan karhutla melibatkan banyak pihak karena kebakaran dapat terjadi di kawasan hutan, perkebunan, lahan masyarakat, maupun wilayah gambut. Sistem pelaporan yang cepat diperlukan agar informasi dari desa dapat segera diteruskan kepada posko dan instansi yang mempunyai kemampuan lebih besar apabila kebakaran tidak dapat ditangani secara lokal. Dengan demikian, MPA menjadi bagian dari mata rantai pencegahan dan respons, bukan bekerja sendiri.
Arahan Presiden untuk memperkuat pendekatan berbasis desa menunjukkan pemerintah ingin menggeser perhatian lebih besar dari pemadaman menuju pencegahan. MPA akan menjadi salah satu instrumen utama karena masyarakat setempat berada paling dekat dengan kawasan yang berpotensi terbakar. Pemerintah selanjutnya perlu memastikan kelompok tersebut mendapatkan pelatihan, perlengkapan, dukungan komunikasi, dan koordinasi yang memadai. Evaluasi penanganan karhutla tahun 2026 akan digunakan sebagai dasar untuk memperkuat kesiapan menghadapi musim rawan kebakaran berikutnya.