Jakarta, 9 November 2026 – Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Budiman Bayu Prasojo, dituntut hukuman lima tahun penjara dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi. Tuntutan tersebut disampaikan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Jaksa menilai terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama selama periode 2024 hingga 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dari sejumlah pengusaha yang memiliki kepentingan dalam kegiatan kepabeanan dan cukai.
Dalam pembacaan tuntutan, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada Budiman. Selain hukuman badan, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana penjara selama 100 hari. Jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp653 juta. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan sesuai ketentuan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta terdakwa dapat disita dan dilelang. Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, terdakwa terancam menjalani pidana pengganti selama satu tahun.
Jaksa mengungkapkan bahwa Budiman didakwa menerima gratifikasi dalam berbagai mata uang dengan nilai keseluruhan sekitar Rp7,67 miliar. Uang tersebut terdiri atas rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, dan ringgit Malaysia. Penerimaan dana diduga berkaitan dengan sejumlah perusahaan jasa impor serta pengusaha yang memiliki hubungan kepentingan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai. Salah satu pihak yang disebut dalam perkara tersebut adalah kelompok usaha Blueray Cargo. Jaksa menilai penerimaan uang tersebut berkaitan dengan jabatan dan kewenangan terdakwa sebagai pejabat di lingkungan Bea Cukai.
Perkara Budiman juga berkaitan dengan dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, serta mantan Kepala Subdirektorat Intelijen P2, Sisprian Subiaksono. Ketiganya disebut dalam rangkaian dugaan penerimaan uang dari pihak swasta yang memiliki kegiatan usaha di bidang impor dan cukai. Dalam proses persidangan, jaksa menguraikan hubungan antara pemberian uang dan kewenangan para pejabat dalam menjalankan tugas pengawasan. Rangkaian perkara tersebut menjadi perhatian karena melibatkan pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam penindakan pelanggaran kepabeanan.
Jaksa mempertimbangkan sejumlah keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebelum menyampaikan tuntutan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jaksa juga menilai tindakan tersebut telah merusak citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kementerian Keuangan. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah Budiman bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah menjalani hukuman pidana. Terdakwa juga dinilai kooperatif karena memberikan keterangan mengenai perbuatannya serta mengungkap keterlibatan pihak lain.
Dalam tuntutannya, jaksa menggunakan ketentuan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jaksa berpendapat bahwa rangkaian bukti dan keterangan selama persidangan telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Meski demikian, tuntutan jaksa belum merupakan putusan akhir pengadilan. Majelis hakim masih harus mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk pembelaan terdakwa, sebelum menjatuhkan vonis. Prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Tuntutan lima tahun penjara terhadap Budiman Bayu Prasojo menjadi perkembangan dalam penanganan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perkara ini sekaligus menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan dalam pelayanan dan penindakan kepabeanan. Proses persidangan selanjutnya akan menentukan apakah majelis hakim menerima tuntutan jaksa atau menjatuhkan putusan berbeda berdasarkan fakta hukum yang terungkap. Penanganan perkara secara transparan diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas lembaga dan mencegah penyalahgunaan jabatan. Keputusan akhir pengadilan nantinya menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban hukum terdakwa dalam kasus tersebut.