Jakarta, 14 Mei 2026 – Respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status Jakarta sebagai ibu kota terus berkembang di kalangan politik nasional. Sejumlah anggota DPR meminta pemerintah segera mulai memfungsikan Istana di Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai bentuk keseriusan melanjutkan proyek pemindahan pusat pemerintahan. Menurut mereka, penggunaan fasilitas utama di IKN penting dilakukan agar pembangunan yang selama ini berjalan tidak hanya menjadi simbol proyek besar, tetapi benar-benar mulai digunakan untuk aktivitas pemerintahan secara nyata.
Permintaan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi menegaskan posisi Jakarta masih berstatus ibu kota negara hingga adanya keputusan dan proses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meski demikian, kalangan DPR menilai pembangunan IKN tetap harus berjalan dan fasilitas yang telah selesai dibangun, termasuk kawasan istana dan gedung pemerintahan, sebaiknya mulai dimanfaatkan secara bertahap. Langkah itu dianggap penting untuk menunjukkan progres nyata pembangunan ibu kota baru sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proyek strategis nasional tersebut.
IKN selama ini menjadi salah satu proyek terbesar pemerintah dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ekonomi nasional. Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan hanya soal memindahkan kantor pemerintahan, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Karena itu, dorongan agar fasilitas di kawasan inti mulai digunakan dipandang sebagai bagian dari percepatan transisi menuju operasional pemerintahan di ibu kota baru.
Pengamat politik dan tata kota menilai penggunaan awal fasilitas pemerintahan di IKN dapat menjadi langkah simbolis sekaligus strategis untuk memperlihatkan kesiapan infrastruktur yang sudah dibangun. Namun di sisi lain, mereka juga mengingatkan bahwa proses pemindahan ibu kota membutuhkan kesiapan menyeluruh mulai dari infrastruktur dasar, transportasi, perumahan ASN, hingga layanan publik pendukung agar operasional pemerintahan dapat berjalan efektif. Karena itu, pemanfaatan Istana IKN disebut perlu dilakukan secara bertahap dan terukur sesuai kesiapan kawasan secara keseluruhan.
Perdebatan mengenai status Jakarta dan percepatan operasional IKN diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Banyak pihak berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan roadmap pemindahan pusat pemerintahan agar masyarakat memahami arah kebijakan nasional terkait masa depan IKN. Sementara itu, dorongan dari DPR agar Istana IKN segera difungsikan memperlihatkan adanya keinginan agar proyek besar tersebut mulai menunjukkan aktivitas nyata dan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik semata.