Jakarta, 23 Oktober 2026 – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi kondisi iklim Indonesia hingga 2027. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kekurangan air bersih, gangguan produksi pertanian, serta meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah menilai kesiapsiagaan sejak dini menjadi faktor penting dalam menghadapi kemungkinan perubahan pola curah hujan yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat. BNPB juga mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar langkah penanggulangan dapat disesuaikan dengan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Melalui perencanaan yang matang, dampak kekeringan diharapkan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Fenomena El Nino merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut di kawasan tengah dan timur Samudra Pasifik mengalami peningkatan dibandingkan kondisi normal. Perubahan tersebut dapat memengaruhi sirkulasi atmosfer dan pola curah hujan di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia. Dalam sejumlah kejadian sebelumnya, El Nino berkaitan dengan berkurangnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia sehingga musim kemarau dapat berlangsung lebih kering. Namun, dampaknya tidak selalu sama karena dipengaruhi kondisi atmosfer, suhu laut, dan karakteristik geografis masing-masing daerah. Oleh sebab itu, pemantauan perkembangan iklim secara berkala diperlukan agar pemerintah dapat memperbarui langkah mitigasi berdasarkan kondisi terbaru.
BNPB menempatkan ketersediaan air bersih sebagai salah satu perhatian utama dalam menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan. Berkurangnya curah hujan dapat menyebabkan penurunan debit sungai, penyusutan sumber air, serta berkurangnya cadangan air tanah di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kebutuhan rumah tangga, fasilitas kesehatan, sekolah, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengantisipasinya, pemerintah daerah perlu memetakan kawasan yang memiliki riwayat kekurangan air serta menyiapkan sumber pasokan alternatif. Distribusi air bersih melalui kendaraan tangki, pemanfaatan sumur yang memenuhi standar kesehatan, dan penguatan fasilitas penyimpanan air dapat menjadi bagian dari langkah penanganan apabila kekeringan mulai berdampak pada masyarakat.
Selain kebutuhan air bersih, sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang berpotensi terdampak apabila kondisi kemarau berlangsung lebih panjang dari biasanya. Ketersediaan air irigasi yang menurun dapat memengaruhi jadwal tanam, pertumbuhan tanaman, serta produktivitas lahan pertanian. Petani di wilayah yang bergantung pada curah hujan perlu memperoleh informasi iklim yang akurat agar dapat menyesuaikan pola tanam dengan kondisi lingkungan. Pemerintah juga dapat memperkuat pengelolaan jaringan irigasi, pemanfaatan embung, dan penggunaan teknologi pertanian yang lebih hemat air. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan sekaligus mengurangi risiko kerugian ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor pertanian.
Potensi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan turut menjadi perhatian dalam penyusunan strategi mitigasi kekeringan. Kondisi vegetasi yang semakin kering dapat meningkatkan risiko kebakaran, terutama di kawasan yang memiliki lahan gambut dan tutupan tanaman mudah terbakar. Ketika kebakaran terjadi pada lahan gambut, proses pemadaman sering kali membutuhkan waktu lebih lama karena api dapat menjalar hingga lapisan bawah permukaan tanah. BNPB bersama instansi terkait perlu memperkuat sistem pemantauan titik panas, patroli kawasan rawan kebakaran, serta kesiapan personel dan peralatan pemadaman. Pencegahan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat agar aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar dapat dihindari.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi unsur penting dalam menghadapi ancaman kekeringan yang memiliki karakteristik berbeda di setiap wilayah. Daerah dengan ketergantungan tinggi terhadap sumber air permukaan membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan yang memiliki jaringan distribusi air lebih luas. Pemerintah daerah diharapkan melakukan penilaian risiko, memperbarui data wilayah rawan, serta memastikan kesiapan sarana penanggulangan sebelum memasuki periode kemarau. Informasi mengenai perkembangan cuaca dan iklim juga perlu disampaikan secara jelas kepada masyarakat agar langkah antisipasi dapat dilakukan lebih awal. Dengan sistem koordinasi yang baik, penyaluran bantuan dan pengerahan sumber daya dapat dilakukan secara lebih cepat apabila kondisi darurat terjadi.
BNPB juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghematan air dan pengelolaan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan. Penggunaan air secara efisien dapat membantu menjaga ketersediaan cadangan ketika pasokan mengalami penurunan akibat minimnya curah hujan. Masyarakat dapat berkontribusi melalui perawatan fasilitas penyimpanan air, perlindungan sumber mata air, serta pengurangan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Di lingkungan pertanian, penerapan teknik irigasi yang lebih efisien dan penyesuaian jadwal tanam dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya air. Edukasi mengenai kesiapsiagaan bencana menjadi semakin penting karena dampak perubahan iklim dan variabilitas cuaca dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan.
Persiapan mitigasi kekeringan hingga 2027 menunjukkan pentingnya perencanaan penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan keadaan darurat. Pemerintah perlu menggabungkan pemantauan iklim, penguatan infrastruktur air, perlindungan kawasan rawan kebakaran, dan peningkatan kesiapan masyarakat dalam satu strategi yang berkelanjutan. Meski potensi El Nino menjadi perhatian, tingkat dampak yang akan terjadi tetap bergantung pada perkembangan kondisi iklim dalam beberapa bulan mendatang. Karena itu, pembaruan informasi dan evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala agar langkah mitigasi tetap sesuai dengan kebutuhan lapangan. Dengan kerja sama antara BNPB, pemerintah daerah, instansi teknis, dan masyarakat, Indonesia diharapkan lebih siap menghadapi risiko kekeringan serta mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian nasional.